TOPIK TAKALAR

Minggu, 05 April 2026

Fraksi Kecewa Dokumen Rekomendasi Terlambat ,Rapat DPRD Takalar Diskors

TAKALAR-Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar yang digelar di Gedung DPRD, Senin (5/4/2026), mendadak diskors setelah menuai protes dari sejumlah fraksi.

Agenda utama yang membahas pemandangan umum fraksi terhadap LKPJ Bupati Takalar Tahun 2025 tidak berjalan sesuai rencana akibat keterlambatan distribusi dokumen dari pihak eksekutif.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal, awalnya berlangsung khidmat dengan pembukaan resmi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun suasana berubah tegang ketika memasuki sesi pemandangan umum fraksi.

Sejumlah anggota dewan menyampaikan keberatan karena bahan rekomendasi baru diterima pada pagi hari, bahkan disebut hanya dibagikan melalui aplikasi WhatsApp.

Kondisi tersebut dinilai menghambat kinerja legislatif karena anggota DPRD tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dokumen secara menyeluruh.

Beberapa fraksi menilai penyampaian materi yang mendadak mencerminkan kurangnya profesionalitas dan lemahnya koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan LKPJ.

Akibatnya, mayoritas fraksi sepakat meminta agar rapat diskors hingga seluruh dokumen dapat dipelajari dengan baik.

Padahal, dalam agenda paripurna tersebut terdapat sejumlah pembahasan penting, mulai dari tanggapan fraksi, pembentukan panitia khusus LKPJ, hingga rencana pembahasan ranperda di luar Propemperda 2025.

Penundaan ini berdampak pada tertundanya seluruh rangkaian agenda rapat.

Sorotan publik kini mengarah pada Pemerintah Kabupaten Takalar yang dinilai perlu meningkatkan koordinasi dan kesiapan administrasi agar fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan optimal, khususnya dalam evaluasi kinerja kepala daerah melalui LKPJ

22 Desa Direkomendasikan ke BKAD, Kadis DSPMD Takalar Pastikan Pencairan SILTAP Lancar

TAKALAR-Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) memastikan proses pencairan Penghasilan Tetap (SILTAP) bagi kepala desa dan perangkat desa berjalan lancar.

Kepala Dinas Sosial dan PMD Takalar, Andi Rijal Mustamin, mengungkapkan bahwa hingga awal April 2026, sebanyak 22 desa telah mendapatkan rekomendasi pencairan untuk selanjutnya diproses di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Takalar

Pencairan SILTAP berjalan lancar. Saat ini senin 05 maret 2026 sudah ada 22 desa yang direkomendasikan ke BKAD untuk proses pencairan,” ujarnya.

Hal tersebut diperkuat dengan diterbitkannya surat rekomendasi dari DSPMD Takalar terkait pencairan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, termasuk tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta honorarium staf desa untuk periode Januari hingga Februari Tahun Anggaran 2026.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pencairan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Takalar Nomor 04 Tahun 2026 tentang tata cara pengalokasian, pembagian, dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) serta bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

DSPMD memastikan bahwa seluruh desa yang direkomendasikan telah memenuhi persyaratan administrasi, di antaranya:

Surat permohonan pencairan dana sesuai nilai usulan

Surat pertanggungjawaban penerimaan SILTAP bulan sebelumnya

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala desa

Dokumen pendukung lainnya yang telah diverifikasi

“Semua desa yang masuk dalam daftar rekomendasi telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan lengkap,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dana SILTAP yang dicairkan akan disalurkan langsung ke rekening kas desa (RKD) masing-masing untuk kemudian digunakan sesuai peruntukannya.

Meski demikian, tanggung jawab penggunaan anggaran tetap berada pada pemerintah desa masing-masing.

“Realisasi penggunaan dana tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa,” tegasnya.

Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan pencairan SILTAP untuk bulan Januari hingga Februari 2026 dapat segera direalisasikan tanpa hambatan, sekaligus menjawab berbagai isu yang sempat beredar terkait dugaan keterlambatan atau hambatan pencairan.

Sabtu, 04 April 2026

Bupati Takalar Perkuat Sinergi dengan Muhammadiyah di Momentum Syawalan 1447 H

Takalar – Pemerintah Kabupaten Takalar menegaskan komitmennya dalam mendukung gerakan dakwah dan pembangunan umat yang dijalankan Muhammadiyah.

Penegasan tersebut disampaikan dalam momentum Syawalan 1447 Hijriah yang digelar Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar, Sabtu (4/4/2026).

Kegiatan berlangsung di Aula Lantai 1 Pusat Dakwah Muhammadiyah Takalar, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Sejak pagi hari, suasana di lokasi acara tampak ramai dan penuh semangat kebersamaan. Para peserta berdatangan dari berbagai wilayah di Takalar, memadati aula dengan nuansa silaturahmi yang hangat.

Bupati Takalar, Muhammad Firdaus Daeng Manye, diwakili oleh Staf Ahli Bidang Sosial Budaya, Muhammad Nurdin. Acara yang dimulai pukul 08.30 Wita ini dihadiri sekitar 500 peserta dari berbagai unsur Muhammadiyah se-Kabupaten Takalar, mulai dari pimpinan cabang, organisasi otonom (Ortom), hingga organisasi kepemudaan.

Dalam sambutannya, Muhammad Nurdin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar membuka ruang kolaborasi yang luas bersama Muhammadiyah. Ia menekankan pentingnya kerja sama yang tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.

“Mengajak Muhammadiyah untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah Takalar, bukan hanya acara seremonial, tetapi juga sampai pada hal-hal teknis di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, Muhammadiyah memiliki kekuatan jaringan serta pengalaman panjang di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan, yang sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berbasis masyarakat.

“Pemda Takalar melihat Muhammadiyah sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan umat,” tambahnya.

Ia berharap sinergi tersebut dapat diwujudkan dalam program konkret yang langsung dirasakan masyarakat, baik di sektor pendidikan, sosial, maupun keagamaan.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Takalar, Islahuddin Tahir, memaparkan sejumlah agenda strategis organisasi. Salah satu program prioritas adalah pembangunan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Timur.

Ia menyebut proyek tersebut merupakan pembangunan besar dengan estimasi anggaran sekitar Rp2 miliar. Saat ini, fokus pembangunan masih pada pendirian masjid sebagai fasilitas utama pesantren.

“Melalui sambutan ini kami sampaikan bahwa Muhammadiyah Takalar sedang mengerjakan proyek besar pembangunan pondok pesantren yang berlokasi di Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Timur,” ujarnya.

Kegiatan Syawalan ini juga menghadirkan Prof. Dr. Qadir Gassing, mantan Rektor UIN Alauddin Makassar, mewakili Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, yang membawakan hikmah Syawalan.

Selama kegiatan berlangsung, suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan terasa kuat. Para peserta mengikuti rangkaian acara dengan tertib dan khidmat.

Momen menarik terjadi saat panitia melakukan penggalangan dana secara langsung di tengah acara. Seorang panitia membawa kardus dan berjalan menyusuri barisan peserta, mengajak hadirin untuk berinfak.

Aksi tersebut disambut antusias. Satu per satu peserta menyisihkan rezekinya, memasukkan donasi ke dalam kardus yang terus berpindah tangan.

Penggalangan dana ini ditujukan untuk mendukung pembangunan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Takalar. Tradisi berbagi dan berinfak pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan Syawalan.

Di penghujung acara, hampir seluruh pimpinan dan undangan turut memberikan donasi terbaik mereka. Kegiatan donasi dipandu oleh Patahuddin bersama Muh Asrul Dg Sikki.

Syawalan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum memperkuat sinergi antara Muhammadiyah dan pemerintah daerah, sekaligus wujud nyata semangat kebersamaan dalam membangun umat dan daerah.

Rabu, 01 April 2026

Takalar Tancap Gas ke Pasar China, Daeng Manye Tunjuk LO untuk Dongkrak Ekspor UMKM

TAKALAR-Pemerintah Kabupaten Takalar terus memperkuat langkah menuju pasar internasional dengan menggelar rapat penunjukan Liaison Officer (LO) kerja sama Takalar–China, Selasa (1/4/2026).

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Takalar dan diikuti oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta sejumlah pejabat lingkup Pemkab Takalar.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Hasbi.

Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya membuka pola pikir seluruh perangkat daerah dalam menangkap peluang kerja sama global, khususnya dalam mendorong sektor UMKM, perikanan, pertanian, dan perdagangan agar mampu bersaing di pasar internasional.

Daeng Manye juga menyoroti besarnya potensi komoditas lokal Takalar yang belum dimaksimalkan untuk ekspor. Ia mencontohkan lawi-lawi (anggur laut) yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun masih dikonsumsi secara tradisional.

Selain itu, komoditas seperti cakar ayam dan kelapa dinilai memiliki peluang besar di pasar China jika dikelola dengan baik dan didukung pengolahan modern serta strategi pemasaran yang tepat.

Dalam rapat tersebut, Pemkab Takalar resmi menunjuk Jenny Widjaya sebagai Liaison Officer (LO) kerja sama Takalar–China. Penunjukan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan mitra dari China, khususnya dalam bidang investasi, perdagangan, dan pengembangan potensi daerah.

Jenny Widjaya menyatakan komitmennya untuk langsung turun ke lapangan membina UMKM agar mampu memenuhi standar ekspor, mulai dari aspek higienitas hingga kemasan produk.

Ia juga mengungkapkan rencana kunjungan ke China dalam waktu dekat guna membuka akses pasar dan menjalin hubungan dengan investor serta buyer melalui skema business to business (B2B).

Dengan langkah ini, Pemkab Takalar optimistis produk lokal mampu menembus pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan.

Pemkab Takalar Luncurkan ANITA, Absensi Digital ASN Terintegrasi Penilaian Kinerja

TAKALAR-Pemerintah Kabupaten Takalar kembali menghadirkan inovasi digital dalam tata kelola pemerintahan melalui peluncuran sistem Absensi Terintegrasi Takalar (ANITA).

Aplikasi ini diperkenalkan dalam agenda lanjutan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Takalar, Selasa (1/4/2026), sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi berbasis digital.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, yang memaparkan konsep serta implementasi ANITA.

Ia hadir didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Hasbi, serta diikuti para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Takalar, dan sejumlah pejabat struktural maupun fungsional.

Dalam kesempatan itu, Bupati menjelaskan bahwa ANITA merupakan sistem absensi ASN berbasis digital yang terintegrasi dengan penilaian kinerja.

Aplikasi ini dilengkapi fitur Live Tracking Maps untuk memantau lokasi ASN secara real time, sehingga diharapkan mampu meningkatkan disiplin dan transparansi dalam bekerja.

Lebih lanjut, Daeng Manye menegaskan bahwa sistem ini tidak sekadar mencatat kehadiran, tetapi menjadi bagian dari perubahan budaya kerja.

Penilaian kinerja ASN akan berbasis poin, dengan komposisi 60 persen dari capaian aktivitas kerja, serta 40 persen dari indikator inovasi, kehadiran, dan kebersihan. Ia juga mulai menerapkan sistem evaluasi berbasis triwulan guna mendorong kinerja yang lebih terukur.

Bupati mengakui penerapan sistem ini berpotensi menimbulkan pro dan kontra, namun hal tersebut dinilai sebagai bagian dari proses perubahan. Hingga saat ini, ribuan ASN telah mulai menginput data ke dalam sistem.

Sementara itu, Camat Mangarabombang, Mappaturung, menyambut positif kehadiran ANITA sebagai langkah maju dalam meningkatkan disiplin dan efektivitas kinerja aparatur.

Selasa, 31 Maret 2026

Rapat Paripurna Penerimaan LKPJ Bupati TA 2025

Takalar – DPRD Kabupaten Takalar menggelar Rapat Paripurna khusus dalam rangka penyerahan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Takalar Tahun Anggaran 2025. Acara berlangsung di Lantai II Gedung DPRD Kabupaten Takalar, pada Selasa, 31 Maret 2026.

Penyerahan dokumen resmi tersebut diwakili langsung oleh Wakil Bupati Takalar, H. Hengky Yasin. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa LKPJ yang diserahkan akan menjadi bahan pembahasan mendalam oleh DPRD untuk kemudian menghasilkan rekomendasi evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

“Alhamdulillah, LKPJ Tahun Anggaran 2025 telah kami serahkan kepada DPRD untuk dibahas. Nantinya akan ada output berupa rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban kepala daerah,” ujar Hengky Yasin usai rapat.

Menanggapi pertanyaan terkait tindak lanjut rekomendasi LKPJ tahun sebelumnya, Wakil Bupati memastikan pihaknya siap sepenuhnya menyediakan data yang dibutuhkan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyiapkan kembali dokumen-dokumen tersebut jika diminta oleh legislatif.

“Terkait rekomendasi tahun lalu yang dipertanyakan oleh anggota dewan, kami akan menyiapkan kembali data tersebut dan menyerahkannya kepada DPRD jika diperlukan,” jelasnya.

Hengky juga menambahkan bahwa meski belum ada jadwal rapat lanjutan yang ditetapkan secara khusus, pihak eksekutif akan tetap mengakomodir seluruh masukan dari DPRD. Koordinasi akan terus dilakukan melalui bagian pemerintahan untuk memastikan kelancaran proses pembahasan selanjutnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, menyampaikan bahwa setelah dokumen diterima, langkah segera yang akan diambil adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Pansus ini bertugas untuk menelaah dan membahas LKPJ secara detail hingga melahirkan rekomendasi resmi.

Rijal menegaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkan nantinya tidak semata-mata mencari kekurangan, melainkan sebagai bahan evaluasi konstruktif untuk perbaikan kinerja ke depan. Ia juga menyinggung masukan dari berbagai fraksi, termasuk Gerindra dan PKS, yang akan menjadi perhatian serius dalam pembahasan.

Sebelumnya, Fraksi Gerindra dan PKS telah menyoroti 15 poin rekomendasi tahun lalu yang dinilai belum tuntas tindak lanjutnya. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah rencana pembukaan Rumah Sakit Galesong yang hingga saat ini belum mendapatkan jawaban jelas dari eksekutif. Kegiatan ini turut dihadiri oleh anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat

Bupati Takalar Tekankan Akselerasi Pembangunan saat Buka Musrenbang RKPD 2027

Takalar – Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menekankan pentingnya akselerasi pembangunan dan sinergi lintas sektor dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2027 yang digelar di ruangan Pola Kantor Bupati Takalar.selasa 31 Maret 2026

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Takalar H. Hengky Yasin, Ketua DPRD Takalar, Gubernur Sulsel mengwakil Kadis Ketenagakerjaan, H.Lukman B.Bkady anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Takalar, Forkopimda, Sekretaris Daerah dr. H. Muhammad Hasbi, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, hadir pula kepala OPD, camat, kepala desa/lurah, pimpinan BUMN dan BUMD, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga insan pers.

Dalam sambutannya, Bupati Takalar menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang sebagai forum strategis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

“Perencanaan pembangunan harus terarah, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, sinergi semua pihak menjadi kunci utama,” ujarnya.

Bupati juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif, namun tetap membutuhkan kerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar ditargetkan mencapai 5,02 persen pada tahun 2026 dan meningkat menjadi 5,4 persen pada 2027. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,76 persen, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

“Target yang kita tetapkan cukup optimis, sehingga diperlukan percepatan melalui hilirisasi produk unggulan, khususnya di sektor pertanian dan perikanan, serta pemanfaatan teknologi,” jelasnya.

Ia juga menyoroti tantangan global yang berpotensi mempengaruhi perekonomian daerah, termasuk dampak ketegangan geopolitik dunia terhadap distribusi energi dan kebutuhan pokok masyarakat.

Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Takalar pada tahun 2025 mencapai 72,79 atau melampaui target, sementara kontribusi terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu ditingkatkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Takalar telah menetapkan berbagai arah kebijakan pembangunan, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan kawasan industri dan UMKM, serta peningkatan pelayanan publik berbasis digital.

Bupati Takalar berharap, melalui forum Musrenbang ini, seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Musrenbang ini harus menghasilkan perencanaan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat dan mampu mendorong kesejahteraan daerah,” tegasnya.
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done