TOPIK TAKALAR

Selasa, 07 April 2026

BLT-DD 2026 Bontoparang Cair, 8 KPM Terima Rp900 Ribu Tahap Pertama di Takalar

Pemerintah Desa Bontoparang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap pertama tahun 2026.

Penyaluran yang berlangsung di Aula Kantor Desa, Selasa (7/4/2026), tersebut mencakup alokasi tiga bulan sekaligus, yakni Januari, Februari, dan Maret, dengan total bantuan sebesar Rp900.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebanyak 8 kepala keluarga yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem menerima bantuan ini.

Program BLT-DD menjadi salah satu langkah nyata pemerintah desa dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi warga yang membutuhkan.

Kepala Desa Bontoparang, Abd Rahman yang akrab disapa Daeng Kulle, menyampaikan bahwa proses penyaluran berjalan lancar, tertib, dan penuh transparansi.

“Alhamdulillah penyaluran hari ini berjalan dengan baik. Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

“Kami berharap BLT-DD ini bisa membantu meringankan beban ekonomi warga serta memberi manfaat nyata bagi penerima,” tambahnya.

Kegiatan penyaluran turut dihadiri oleh pendamping desa, Babinsa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta para kepala kewilayahan, sebagai bentuk sinergi dalam memastikan bantuan tepat sasaran.

Dengan adanya program ini, Pemerintah Desa Bontoparang terus berupaya memperkuat langkah dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Senin, 06 April 2026

Bupati Takalar Usulkan Desa Tarang Toa Segera Terbentuk dan Serahkan Ranperda ke DPRD

Takalar — Penantian panjang masyarakat akhirnya mulai terjawab. Setelah diusulkan sejak tahun 2020, Desa Tarang Toa yang merupakan pemekaran dari Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Timur, kini resmi masuk tahap pembahasan setelah Bupati Takalar menyerahkan Ranperda ke DPRD.

Langkah ini menjadi sinyal kuat percepatan pelayanan publik di wilayah tersebut yang selama ini dinilai masih sulit dijangkau.

Meski telah diusulkan sejak 2020, proses pemekaran Desa Karang Toa baru memasuki tahap Ranperda pada 2026.

Bupati Takalar, Ir. Mohammad Firdaus Daeng Manye, menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembentukan Desa Persiapan Tarang Toa dalam rapat paripurna DPRD Takalar.senin 05 april 2026

Desa Persiapan Tarang Toa diketahui merupakan hasil pemekaran dari Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pemekaran desa harus berlandaskan filosofi pemerintahan yang kuat serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Dalam memimpin Kabupaten Takalar, saya berpegang pada prinsip Kasipaliki, Tamakutaya, dan Ayabba. Ini menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, aspirasi pembentukan Desa Karang Toaya telah disuarakan masyarakat sejak tahun 2020. Harapan utama warga adalah agar pelayanan dasar bisa lebih dekat dan mudah diakses, sebagaimana desa lainnya.

Menurutnya, kehadiran pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam mempercepat pelayanan publik.

“Kesuksesan pemerintah adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga mengungkapkan, pemekaran desa ini dilatarbelakangi berbagai persoalan, seperti disparitas pembangunan, sulitnya akses pelayanan, serta pertimbangan jumlah penduduk, kesamaan adat istiadat, dan kondisi wilayah.

Ia menilai, pembentukan desa baru merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan serta mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Tidak boleh ada yang lambat. Semua harus bergerak cepat sesuai slogan Pemerintah Kabupaten Takalar, yakni Takalar Cepat,” katanya.

Bupati turut mengapresiasi para tokoh masyarakat yang telah lama memperjuangkan pemekaran Desa Tarang Toa dari Desa Barugaya.

Ia menyebut, keberhasilan ini mencerminkan kuatnya kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Terkait penunjukan Penjabat (PJ) atau Pelaksana Tugas (Plt) kepala desa, Bupati menyatakan akan mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku.

“Kalau memang tidak memenuhi syarat sesuai aturan, akan kita evaluasi dan diganti. Kita ingin kepala desa nantinya benar-benar mampu menjawab harapan masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap, dengan terbentuknya desa baru, akan lahir pemerintahan desa yang efektif, responsif, serta mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Semoga upaya ini dimudahkan oleh Allah SWT dan membawa kemajuan bagi daerah kita,” tutupnya.

Minggu, 05 April 2026

Fraksi Kecewa Dokumen Rekomendasi Terlambat ,Rapat DPRD Takalar Diskors

TAKALAR-Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar yang digelar di Gedung DPRD, Senin (5/4/2026), mendadak diskors setelah menuai protes dari sejumlah fraksi.

Agenda utama yang membahas pemandangan umum fraksi terhadap LKPJ Bupati Takalar Tahun 2025 tidak berjalan sesuai rencana akibat keterlambatan distribusi dokumen dari pihak eksekutif.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal, awalnya berlangsung khidmat dengan pembukaan resmi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun suasana berubah tegang ketika memasuki sesi pemandangan umum fraksi.

Sejumlah anggota dewan menyampaikan keberatan karena bahan rekomendasi baru diterima pada pagi hari, bahkan disebut hanya dibagikan melalui aplikasi WhatsApp.

Kondisi tersebut dinilai menghambat kinerja legislatif karena anggota DPRD tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dokumen secara menyeluruh.

Beberapa fraksi menilai penyampaian materi yang mendadak mencerminkan kurangnya profesionalitas dan lemahnya koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan LKPJ.

Akibatnya, mayoritas fraksi sepakat meminta agar rapat diskors hingga seluruh dokumen dapat dipelajari dengan baik.

Padahal, dalam agenda paripurna tersebut terdapat sejumlah pembahasan penting, mulai dari tanggapan fraksi, pembentukan panitia khusus LKPJ, hingga rencana pembahasan ranperda di luar Propemperda 2025.

Penundaan ini berdampak pada tertundanya seluruh rangkaian agenda rapat.

Sorotan publik kini mengarah pada Pemerintah Kabupaten Takalar yang dinilai perlu meningkatkan koordinasi dan kesiapan administrasi agar fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan optimal, khususnya dalam evaluasi kinerja kepala daerah melalui LKPJ

22 Desa Direkomendasikan ke BKAD, Kadis DSPMD Takalar Pastikan Pencairan SILTAP Lancar

TAKALAR-Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) memastikan proses pencairan Penghasilan Tetap (SILTAP) bagi kepala desa dan perangkat desa berjalan lancar.

Kepala Dinas Sosial dan PMD Takalar, Andi Rijal Mustamin, mengungkapkan bahwa hingga awal April 2026, sebanyak 22 desa telah mendapatkan rekomendasi pencairan untuk selanjutnya diproses di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Takalar

Pencairan SILTAP berjalan lancar. Saat ini senin 05 maret 2026 sudah ada 22 desa yang direkomendasikan ke BKAD untuk proses pencairan,” ujarnya.

Hal tersebut diperkuat dengan diterbitkannya surat rekomendasi dari DSPMD Takalar terkait pencairan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, termasuk tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta honorarium staf desa untuk periode Januari hingga Februari Tahun Anggaran 2026.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pencairan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Takalar Nomor 04 Tahun 2026 tentang tata cara pengalokasian, pembagian, dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) serta bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

DSPMD memastikan bahwa seluruh desa yang direkomendasikan telah memenuhi persyaratan administrasi, di antaranya:

Surat permohonan pencairan dana sesuai nilai usulan

Surat pertanggungjawaban penerimaan SILTAP bulan sebelumnya

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala desa

Dokumen pendukung lainnya yang telah diverifikasi

“Semua desa yang masuk dalam daftar rekomendasi telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan lengkap,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dana SILTAP yang dicairkan akan disalurkan langsung ke rekening kas desa (RKD) masing-masing untuk kemudian digunakan sesuai peruntukannya.

Meski demikian, tanggung jawab penggunaan anggaran tetap berada pada pemerintah desa masing-masing.

“Realisasi penggunaan dana tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa,” tegasnya.

Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan pencairan SILTAP untuk bulan Januari hingga Februari 2026 dapat segera direalisasikan tanpa hambatan, sekaligus menjawab berbagai isu yang sempat beredar terkait dugaan keterlambatan atau hambatan pencairan.

Sabtu, 04 April 2026

Bupati Takalar Perkuat Sinergi dengan Muhammadiyah di Momentum Syawalan 1447 H

Takalar – Pemerintah Kabupaten Takalar menegaskan komitmennya dalam mendukung gerakan dakwah dan pembangunan umat yang dijalankan Muhammadiyah.

Penegasan tersebut disampaikan dalam momentum Syawalan 1447 Hijriah yang digelar Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar, Sabtu (4/4/2026).

Kegiatan berlangsung di Aula Lantai 1 Pusat Dakwah Muhammadiyah Takalar, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Sejak pagi hari, suasana di lokasi acara tampak ramai dan penuh semangat kebersamaan. Para peserta berdatangan dari berbagai wilayah di Takalar, memadati aula dengan nuansa silaturahmi yang hangat.

Bupati Takalar, Muhammad Firdaus Daeng Manye, diwakili oleh Staf Ahli Bidang Sosial Budaya, Muhammad Nurdin. Acara yang dimulai pukul 08.30 Wita ini dihadiri sekitar 500 peserta dari berbagai unsur Muhammadiyah se-Kabupaten Takalar, mulai dari pimpinan cabang, organisasi otonom (Ortom), hingga organisasi kepemudaan.

Dalam sambutannya, Muhammad Nurdin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar membuka ruang kolaborasi yang luas bersama Muhammadiyah. Ia menekankan pentingnya kerja sama yang tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.

“Mengajak Muhammadiyah untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah Takalar, bukan hanya acara seremonial, tetapi juga sampai pada hal-hal teknis di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, Muhammadiyah memiliki kekuatan jaringan serta pengalaman panjang di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan, yang sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berbasis masyarakat.

“Pemda Takalar melihat Muhammadiyah sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan umat,” tambahnya.

Ia berharap sinergi tersebut dapat diwujudkan dalam program konkret yang langsung dirasakan masyarakat, baik di sektor pendidikan, sosial, maupun keagamaan.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Takalar, Islahuddin Tahir, memaparkan sejumlah agenda strategis organisasi. Salah satu program prioritas adalah pembangunan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Timur.

Ia menyebut proyek tersebut merupakan pembangunan besar dengan estimasi anggaran sekitar Rp2 miliar. Saat ini, fokus pembangunan masih pada pendirian masjid sebagai fasilitas utama pesantren.

“Melalui sambutan ini kami sampaikan bahwa Muhammadiyah Takalar sedang mengerjakan proyek besar pembangunan pondok pesantren yang berlokasi di Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Timur,” ujarnya.

Kegiatan Syawalan ini juga menghadirkan Prof. Dr. Qadir Gassing, mantan Rektor UIN Alauddin Makassar, mewakili Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, yang membawakan hikmah Syawalan.

Selama kegiatan berlangsung, suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan terasa kuat. Para peserta mengikuti rangkaian acara dengan tertib dan khidmat.

Momen menarik terjadi saat panitia melakukan penggalangan dana secara langsung di tengah acara. Seorang panitia membawa kardus dan berjalan menyusuri barisan peserta, mengajak hadirin untuk berinfak.

Aksi tersebut disambut antusias. Satu per satu peserta menyisihkan rezekinya, memasukkan donasi ke dalam kardus yang terus berpindah tangan.

Penggalangan dana ini ditujukan untuk mendukung pembangunan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Takalar. Tradisi berbagi dan berinfak pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan Syawalan.

Di penghujung acara, hampir seluruh pimpinan dan undangan turut memberikan donasi terbaik mereka. Kegiatan donasi dipandu oleh Patahuddin bersama Muh Asrul Dg Sikki.

Syawalan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum memperkuat sinergi antara Muhammadiyah dan pemerintah daerah, sekaligus wujud nyata semangat kebersamaan dalam membangun umat dan daerah.

Rabu, 01 April 2026

Takalar Tancap Gas ke Pasar China, Daeng Manye Tunjuk LO untuk Dongkrak Ekspor UMKM

TAKALAR-Pemerintah Kabupaten Takalar terus memperkuat langkah menuju pasar internasional dengan menggelar rapat penunjukan Liaison Officer (LO) kerja sama Takalar–China, Selasa (1/4/2026).

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Takalar dan diikuti oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta sejumlah pejabat lingkup Pemkab Takalar.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Hasbi.

Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya membuka pola pikir seluruh perangkat daerah dalam menangkap peluang kerja sama global, khususnya dalam mendorong sektor UMKM, perikanan, pertanian, dan perdagangan agar mampu bersaing di pasar internasional.

Daeng Manye juga menyoroti besarnya potensi komoditas lokal Takalar yang belum dimaksimalkan untuk ekspor. Ia mencontohkan lawi-lawi (anggur laut) yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun masih dikonsumsi secara tradisional.

Selain itu, komoditas seperti cakar ayam dan kelapa dinilai memiliki peluang besar di pasar China jika dikelola dengan baik dan didukung pengolahan modern serta strategi pemasaran yang tepat.

Dalam rapat tersebut, Pemkab Takalar resmi menunjuk Jenny Widjaya sebagai Liaison Officer (LO) kerja sama Takalar–China. Penunjukan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan mitra dari China, khususnya dalam bidang investasi, perdagangan, dan pengembangan potensi daerah.

Jenny Widjaya menyatakan komitmennya untuk langsung turun ke lapangan membina UMKM agar mampu memenuhi standar ekspor, mulai dari aspek higienitas hingga kemasan produk.

Ia juga mengungkapkan rencana kunjungan ke China dalam waktu dekat guna membuka akses pasar dan menjalin hubungan dengan investor serta buyer melalui skema business to business (B2B).

Dengan langkah ini, Pemkab Takalar optimistis produk lokal mampu menembus pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan.

Pemkab Takalar Luncurkan ANITA, Absensi Digital ASN Terintegrasi Penilaian Kinerja

TAKALAR-Pemerintah Kabupaten Takalar kembali menghadirkan inovasi digital dalam tata kelola pemerintahan melalui peluncuran sistem Absensi Terintegrasi Takalar (ANITA).

Aplikasi ini diperkenalkan dalam agenda lanjutan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Takalar, Selasa (1/4/2026), sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi berbasis digital.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, yang memaparkan konsep serta implementasi ANITA.

Ia hadir didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Hasbi, serta diikuti para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Takalar, dan sejumlah pejabat struktural maupun fungsional.

Dalam kesempatan itu, Bupati menjelaskan bahwa ANITA merupakan sistem absensi ASN berbasis digital yang terintegrasi dengan penilaian kinerja.

Aplikasi ini dilengkapi fitur Live Tracking Maps untuk memantau lokasi ASN secara real time, sehingga diharapkan mampu meningkatkan disiplin dan transparansi dalam bekerja.

Lebih lanjut, Daeng Manye menegaskan bahwa sistem ini tidak sekadar mencatat kehadiran, tetapi menjadi bagian dari perubahan budaya kerja.

Penilaian kinerja ASN akan berbasis poin, dengan komposisi 60 persen dari capaian aktivitas kerja, serta 40 persen dari indikator inovasi, kehadiran, dan kebersihan. Ia juga mulai menerapkan sistem evaluasi berbasis triwulan guna mendorong kinerja yang lebih terukur.

Bupati mengakui penerapan sistem ini berpotensi menimbulkan pro dan kontra, namun hal tersebut dinilai sebagai bagian dari proses perubahan. Hingga saat ini, ribuan ASN telah mulai menginput data ke dalam sistem.

Sementara itu, Camat Mangarabombang, Mappaturung, menyambut positif kehadiran ANITA sebagai langkah maju dalam meningkatkan disiplin dan efektivitas kinerja aparatur.
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done